Blunder Timming Pengambilan kebijakan Birokrasi : BBM dan Orientasi ITS

Dalam tulisan ini ingin sedikit saya sampaikan analisa saya mengenai blunder (sesuai kamus : blunder kb. kesalahan besar. -kki. membuat kesalahan besar. you blundering idiot kamu tolol.) yang biasa digunakan di permainan sepak bola. Namun tulisan ini tidak membahas mengenai pertandingan sepak bola, meski semalam Indonesia kalah melawan Liverpool di stadion Gelora Bung Karno dengan skor 2-0 untuk Liverpool (wah malah bahas bola). Dalam tulisan ini saya ingin mencoba menganalisa blunder yang dilakukan pemerintah Indonesia dan birokrasi kampusku (ITS-red) terkait kebijakan yang diambil beberapa waktu terakhir. Kebijakan itu berkaitan dengan kenaikan BBM dan Orientasi Mahasiswa baru 2013 yang hanya satu minggu. Analisa saya coba dari sudut pandang waktu dan dampak yang timbul karena kebijakan itu, terlepas apakah kebijakan itu baik atau tidak bukan bahasan saya.

Tentang Blunder di kenaikan BBM juni lalu

(nada lagu anak-anak naik-naik ke puncak gunung)

Naik naik BBM naik Tinggi tinggi sekali 2x

Kiri kanan kulihat saja banyak rakyat sengsara 2x

Kawan-kawan sekalian tentunya masih ingat kebijakan pemerintah Indonesia tentang kenaikan bulan Juni lalu Benar-benar kebijakan yang diambil kala itu membawa pro kontra diantara rakyat Indonesia secara umum, para pakar dan ahli pun saling angkat bicara dengan analisa masing-masing. Para pakar di bidang teknik banyak yang membahas terkait cadangan minyak Indonesia, para pakar di bidang ekonomi membahas dampak kenaikan BBM ini terhadap inflasi dan semacamnya, tak lupa para pakar bidang sosial membahas dampak kenaikan BBM dengan gejolak sosial yang tidak terhindarkan. Cukup berbeda dengan analisa yang disampaikan Kurtubi, Direktur Center for Petroleum and Energy Economic Study. Kurtubi menegaskan pemerintah terlalu nekat jika menaikkan harga BBM menjelang puasa, Lebaran dan tahun ajaran baru bagi anak sekolah. Pasalnya, tanpa kenaikan harga BBM saja, pada masa itu kenaikan harga komoditas sudah melejit tajam. Jika ditambah kenaikan harga BBM maka kenaikan harga semakin gila-gilaan. "Keterlaluan pemerintah ini," katanya.

Kurtubi melihat rencana kenaikan harga BBM dan dana kompensasi yang diberikan sarat akan nuansa politis di tahun politik. Alibi apapun yang diutarakan pemerintah patut dicurigai.

"Pemerintah seolah sangat memperhatikan rakyat miskin dengan berikan uang cash untuk menarik simpati rakyat. Ini hanya akal-akalan saja," tandasnya.

Pemerintah mengatakan rencana kenaikan harga BBM bersamaan dengan momentum puasa dan Lebaran agar besaran inflasi tinggi hanya pada satu waktu saja. Pemerintah telah mengantisipasi dengan merubah asumsi makro inflasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBNP) 2013 sebesar 7,2 persen. APBNP telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengakui kebijakan menaikkan harga jual BBM memicu kenaikan harga pangan. Namun dia menegaskan bahwa hal itu sudah diprediksi dan bisa dikendalikan melalui manajemen stok.

Dia juga memastikan dengan kenaikan harga pangan itu, inflasi akan sedikit meningkat mulai akhir bulan ini.

Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memperkirakan inflasi tertinggi atas kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi akan terjadi pada Juli mendatang. Apalagi, bebarengan dengan bulan puasa yang berlangsung bulan depan.

Menteri Keuangan Chatib Basri menjamin bahwa pemerintah akan menjaga tekanan inflasi agar tidak terlalu besar. "Saya pasti akan jaga. Itu satu hal dibicarakan jaga harga bahan pangan. Kayak cabe merah," katanya.

Sementara itu, Gubernur Bank Indonesia Agus Martowardojo memprediksi, tekanan inflasi pada bulan ini bisa mencapai 0,7-0,9 persen. Tekanan inflasi akan semakin tinggi jika pemerintah benar-benar menaikkan harga BBM.

"Kalau seandainya BBM naik itu akan lebih dari 2 persen per bulan. Kalau satu tahun 7,2 persen," jelas Agus Marto.

Disinggung mengenai kemungkinan inflasi bisa double digit karena kebijakan kenaikan harga BBM dan saat Lebaran, Agus Marto berjanji akan ada usaha keras dari pemerintah dan BI untuk mengendalikannya.

"Kalau misalnya Juni-Juli-Agustus relatif tinggi tapi kalau misalnya ada penyesuaian BBM itu tentu ada lebih tinggi, hanya 3 bulan tingginya setelah itu dia akan kembali menjadi rendah," katanya.

Kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM juga mendapat protes keras dari pengamat ekonomi Econit Hendri Saparini. Dia melihat, pemerintah hanya alasan pemerintah menaikkan harga BBM hanya untuk menutupi kinerja kerja yang tidak maksimal.

Di sisi lain fakta lain yang lebih mencengangkan dari keterangan Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (FITRA) adalah bahwa pemerintah mengucurkan dana sebesar 38,1 triliun ke Lembaga Moneter Internasional (IMF). Dana sebesar itu digunakan pemerintah untuk kenaikan kuota suara keanggotaan Indonesia di lembaga tersebut. Dana ini jauh dibandingkan dana untuk BLSM. Ini menjadi bukti bahwa pemerintah lebih mencintai dan tunduk pada asing daripada berupaya menyejahterakan rakyatnya sendiri. Pembatasan atau Pencabutan Subsidi BBM? Dalam Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2011 menunjukkan bahwa total pengeluaran rumah tangga untuk premium sekitar 3.2% dari total pengeluaran rumah tangga. Kelompok Rumah tangga yang lebih mampu lah yang mengkonsumsi premium dengan volume lebih besar.Sekitar 60% rumah tangga adalah pengguna premium, dengan perbandingan volume konsumsi bensin pada 3 kelompok rumah tangga. Di sisi lain saat itu muncul artikel dari Kwik Kian Gie yang cukup mencengangkan bagi kita semua bahwa subsidi BBM yang diterapkan pemerintah hanyalah sebuah skema kebohongan publik. Substansi pembahasannya senyawa dengan amar putusan MK bahwa seharusnya minyak bumi dan gas hasil perut tanah Indonesia, harus tunduk terhadap harga minyak dunia. Subsidi yang seharusnya menjadi dana bantuan bagi rakyat, hanya digunakan untuk menutup kerugian Negara akibat mengikuti harga minyak dunia. Seharusnya jika kita cermat, simulasi yang diberikan oleh Kwik Kian Gie memberikan arti bahwa pencabutan subsidi BBM merupakan sebuah kebijakan inkonstituonal.

Kenyataan yang terjadi beberapa hari ini benar-benar harga berbagai kebutuhan melonjak. Berbagai berita terkait dampak kenaikan BBM ini mencuat di media setidaknya ada 509.000 berita yang ditampilkan mesin pencari google dalam 0.22 detik pencarian (selengkapnya di sini). Berbagai kejadian beberapa hari ini dengan tajuk nelayan menjerit, supply kopi terganggu, harga cabe yang menjulang tidak karuan, harga daging yang menggila dan sebagainya.

Sisi blunder timming dari kebijakan kenaikan BBM ini adalah ketika sudah di ingatkan sejak awal dampak dan resiko inflasi yang akan terjadi di bulan Juli-September. Sejak awal gubernur BI Agus Martowardoyo sudah merekomendasikan kenaikan sekitar awal tahun untuk mengantisipasikan inflasi yang tinggi, namun pemerintah nekat menaikkan harga BBM. Dampaknya hari-hari ini harga bahan kebutuhan benar-benar tinggi dan tentunya kembali lagi rakyat yang sengsara.

Bagaimana kebijakan kampusku? (tentang orientasi satu minggu)

Tepat 16 juli 2013 lalu diadakan forum pertemuan antara Ketua Jurusan (KaJur) seluruh jurusan, ketua himpunan mahasiswa jurusan (KaHima), menteri PSDM BEM ITS, Kepala departemen (Kadept) PSDM BEM F, TKK ITS dan kemahasiswaan ITS. Singkat cerita dalam forum itu diputuskan bahwa orientasi mahasiswa baru 2013 nanti hanya dilakukan selama satu minggu. Kebijakan ini sontak membuat kawan-kawan mahasiswa yang saat itu datang di forum kaget dan bingung. Hal ini karena sebelumnya telah disampaikan pada forum pada tanggal 1 Juli 2013, paparan oleh Bambang Sampurno, Ir., MT., Dr. bahwa orientasi (OK2BK) dilaksanakan selama satu semester berakhir pada 27 Desember 2013. Meski pasca forum itu juga beredar desas desus yang tidak jelas asalnya bahwa OK2BK berubah waktu menjadi 1 bulan dan lainnya. 

Dalam situasi yang cukup membuat para mahasiswa "disorientasi" dalam forum itu yang semula diniatkan untuk diskusi namun kenyataannya malah sosialisasi. Kawan-kawan mahasiswa tetap berusaha menggali kejelasan dari kebijakan itu, diantaranya ada seorang I Nyoman Ari Susastrawan yang juga merupakan Kadept Pengembangan Sumber Daya Mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Mesin Fakultas teknologi Industri ITS (HMM-FTI ITS). Dia menyampaikan kepada forum bahwa kebijakan ini terlalu mendadak, bagaimana mungkin kawan-kawan mahasiswa mengonsep sistem dan alur kaderisasinya nanti jika jeda antara kebijakan ini dengan datangnya mahasiswa baru hanya 1 minggu (mahasiswa baru daftar ulang 22-26 Juli 2013). Dia juga menyampaikan sangat mepet juga waktu munculnya kebijakan ini mengingat perkuliahan juga akan dimulai akhir Agustus, sedang sekarang dalam keadaan liburan, apalagi terpotong dengan adanya hari raya idul fitri. Sebelum menutup penyampaian aspirasinya dia menyampaikan, bahwa ,

"jika kebijakan ini muncul beberapa bulan yang lalu, mungkin tidak begitu masalah, karena mahasiswa masih punya cukup waktu untuk menyesuaikan. Namun jika keadaannya seperti ini, ya sudah saya tidak menjamin proses dan output nya pun akan optimal."

Senada dengan yang disampaikan Ari, presiden BEM ITS Zaid Marhi Nugraha juga menyampaikan keberatannya atas kebijakan itu, ini seperti yang dikutip dari ITS Online:

Menanggapi hal tersebut, Presiden BEM ITS, Zaid Marhi Nugraha sempat merasa terjadi disorientasi dalam mengikuti acara di ruangan itu. Lantaran yang ia pikir forum diskusi justru merupakan forum sosialisasi.
Ia merasa kehadirannya dan kawan-kawan mahasiswa yang lain tidak memiliki bagian untuk ikut serta merumuskan sistem baru tersebut. Lelaki yang akrab disapa Ari itu juga mengakui adanya dampak-dampak negatif dalam proses kaderisasi selama ini. ''Tapi tidak dipungkiri juga bahwa dampak positif kaderisasi juga besar,'' ujarnya melakukan pembelaan.
Dalam sanggahannya, ia kurang setuju atas sosialisasi yang baru dilakukan saat ini. Kondisinya, konsep kegiatan sudah dibuat jauh-jauh hari, sedangkan masa liburan ini sangat sulit untuk melakukan pembaharuan konsep. ''Saya bisa pastikan pelaksanaan kaderisasi tahun ini akan jauh lebih baik dari sebelumnya, namun saya tidak menjamin jika yang diberlakukan adalah sistem baru,'' tukas Ari.

 Nah di atas analisa saya dari sudut pandang mahasiswa. sekarang saya coba analisa dari sudut pandang birokrasi terkait blunder timming yang dilakukan ini. Ada beberapa alasan analisa saya yang menyebabkan ini disebut blunder timming. Jika kebijakan ini diambil tanggal 16 Juli 2013 ini maka sebenarnya ibarat birokrasi atau lebih spesifik di bidang kemahasiswaan "cari mati sendiri" hal ini didasarkan pada keadaan di sekitarnya antara lain:

1. Pada 17-19 Juli 2013 dilaksanakan Monitoring dan evaluasi (Monev) Program Kreatifitas Mahasiswa (PKM) oleh dirjen Dikti di ITS. Dalam hal ini tentu birokrasi akan sangat repot menangani ratusan tim PKM yang harus di Monev oleh dikti, berbagai koordinasi harus dilakukan, bagaimana melayani dikti yang notabene "tamu kehormatan" agar nyaman di ITS.
2. Beberapa hari ini, terutama mulai 22-26 Juli sampai awal Agustus ITS dibuat sibuk dengan agenda penerimaan mahasiswa baru ITS, yang tentunya akan lebih ribet karena ada sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan sistem Banding. Agenda ini tentunya cukup menyibukkan dimana juga dilaksanakan ujian Diploma 3 yang juga dalam beberapa hari ini. Sistem UKT juga mendesak birokrasi untuk ribet mengurusi ribuan mahasiswa baru yang akan datar ulang. Baik itu verifikasi data, validasi, hingga banding UKT yang tentunya butuh waktu diskusi antara mahasiwa baru dan ITS .
3. Hampir semua jurusan di ITS di waktu-waktu ini sibuk menata silabus mata kuliah semester depan dan beberapa kebijakan di tahun ajaran baru nanti. Dalam penyusunan silabus ini para dosen dan jurusan akan disibukkan dengan membuat rancangan mata kuliah, metode ujian dan penilaian. Dalam silabus juga bisa kita lihat harus adanya koordinasi semua dosen dalam penentuan jadwal mengajar mata kuliah, menetukan referensi matakuliah dan sebagainya.

Selain agenda yang saya sebutkan di atas tentunya ada agenda-agenda lain yang mungkin saya sendiri tidak tahu. Hal ini saya nilai sebagai blunder karena sudah disibukkan dengan agenda besar dan padat seperti di atas, eh malah ambil kebijakan orientasi satu minggu dan konsep serta arahan dibuat oleh birokrasi sendiri. Saya tidak membayangkan betapa bingung dan ribetnya pikiran birokrasi yang harus mengonsep orientasi satu minggu itu, dengan berbagai materinya, aturannya, dan segala kebijakan pendukungnya. Dan terhitung saat tuisan ini saya buat belum ada konsep detil yang muncul.

Di sisi lain juga tentunya pihak kemahasiswaan pusat yang dikepalai P Bambang Sampurno ini lebih terdesak dan tertekan dengan tuntutan waktu munculnya kebijakan itu. Yang artinya peraturan harus segera ada biar jurusan-jurusan bisa segera mempersiapkan eksekusi orientasi itu sendiri. Di sisi lainnya lagi banyak mahasiswa terutama yang jauh dari Surabaya yang mungkin juga panitia kaderisasi sudah pulang, lalu kapan ngonsepnya. Yang ada mungkin bakal asal-asalan gara-gara kebijakan mendadak ini.

Penutup tulisan ini ingin saya sampaikan,

Kebijakan apapun itu, jika tidak ditata timmingnya disesuaikan momentumnya maka itu akan menjadi bumerang bagi kita sendiri. Di sisi lain bagaimana mengkomunikasikan dan mengkondisikan agar setiap stake holder benar-benar memahami makna bekerjasama dalam sebuah langkah bersama itu penting. Jangan sampai hanya karena salah momentum dan komunikasi segala menjadi rusak. Yang niat awalnya membawa kabaikan bagi semua malah sebaliknya.